PMI GUNUNGKIDUL

GEMPA BUMI

2011-02-11T20:13:00.000-08:00

EARTHQUAKE
Tanggal 3 februari 2011 pukul 10.15 terjadi gempa bumi berkekuatan 5,9 SR di desa Tancep,Ngawen. setelah terjadi gempa,ada bencana susulan yaitu tanah longsor,Masyarakat desa Tancep panik dan berlarian menyelamatkan diri.dengan sigap Team SIBAT desa Tancep langsung merespon bencana tersebut dan melakukan penanganan korban bencana.team langsung di bagi sesuai kapasitas SIBAT,yaitu Team assesment,pertolongan pertama,evakuasi,logistik,dapur umum,penampungan sementara,infokom.
sehingga para korban langsung bisa ditangani dan korban bisa diminimalisir.dengan kesigapan dari Team SIBAT desa Tancep bencana ini bisa ditangani dan melakukan langkah sekanjutnya.
Ini adalah simulasi bencana yang dilakukan SIBAT desa Tacep bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunungkidul dengan Danish Red Cross(DRC).
Simulasi ini didukung oleh Bapak Camat Semin dan Muspika,kapolsek Semin,Danramil Semin,Puskesmas Semin.

WATSAN PMI

2011-01-25T23:11:00.000-08:00

ARMADA TANKI AIR BERSIH PMI

2011-01-24T23:00:00.000-08:00

ANGIN RIBUT

2011-01-23T21:41:00.000-08:00

HURRICANE

Prigi desa Tepus tanggal 22 januari 2011 siang hari terdapat gumpalan awan yang pekat namun tidak hujan hanya rintik-rintik yang terjadi namun setelah itu angin berhembus semakin kuat dan para penduduk langsung mencari perlindungan.ternyata terjadi angin ribut yang memporak porandakan genting rumah penduduk dan pohon bertumbangan di terjang angin ribut.

dengan sigap team SIBAT desa Tepus langsung bertindak melakukan assesment dan melaporkan ke PMI kab Gunungkidul.

angin ribut ini tidak membawa korban jiwa namun rumah dan pohon menjadi sasaran.
Sibat dan Relawan PMI kab gunungkidul mengadakan kerja bakti di dusun yang terkena dampak angin ribut,ini dilakukan pada tanggal 23 januari 2011.

TANAH LONGSOR

2011-01-21T17:06:00.000-08:00

CUACA EKSTRIM

Gunungkidul dari awal tahun 2011 terjadi cuaca yang sangat ekstrim,curah hujan yang tinggi di sertai angin kencang sering melanda daerah gunungkidul. dengan cuaca seperti ini daerah yang rawan bencana bertambah seperti Semin, terjadi tanah longsor padahal pada waktu yang lalu belum pernah terjadi bencana tanah longsor.

Tanah longsor di Dusun Nganjir desa karangsari kecamatan Semin pada tanggal 18 januari 2011,PMI kabupaten gunungkidul langsung memberikan respon,memberikan bantuan kepada korban tanah longsor sebagai kewajiban dan tugas PMI.

Yang memberi bantuan langsung Ketua PMI Kabupaten gunungkidul Bpk Drs.Sumedi dan staf PMI kabupaten

distribusi bantuan

ROPE AND RESCUE

2010-12-28T06:34:00.000-08:00

EVAKUASI MEDAN BERAT

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunungkidul menggelar pelatihan evakuasi terhadap korban kecelakaan laut dan musibah di darat selama dua pekan mulai sabtu (9/10)

Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap meliputi pemberian materi evakuasi secra teori dan pelatihan praktik.

Menurut Ketua PMI Kabupaten Gunungkidul Drs Sumedi didampingi Bidang Peningkatan SDM Triyono,tahap awal pelatihan diikuti 20 relawan.Tujuan untuk evakuasi korban kecelakaan tercebur sumur serta evakuasi di tebing-tebing dan sungai bawah tanah.
"Pelatihan evakuasi medan sulit baru pertama kali dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pada tahun ini kami punya perlengkapan yang baru saja di beli untuk menunjang kegiatan evakuasi medan sulit."

Teori

SINGLE ROPE TECHNIC

ERUPSI MERAPI

2010-11-22T01:34:00.000-08:00

DAPUR UMUM

PALANG MERAH INDONESIA kabupaten Gunungkidul menyediakan dapur umum untuk para pengungsi erupsi merapi yang ada di rest area bunder kab.Gunungkidul.
Dapur umum ini mampu melayani pengungsi yang ada di rest area bunder yang berjumlah 743 jiwa.demikian kata pak pono selaku koordinator Dapur umum yang ada di rest area bunder.

REST AREA BUNDER

2010-11-20T18:40:00.000-08:00

PENGUNGSI DAN RELAWAN

Tempat ini adalah milik Dinas Pariwisata Kab.Gunungkidul, rest area bunder dari tanggal 6 nopember 2010 menjadi tempat pengungsian untuk korban erupsi merapi dan dengan koordiansi Kesbangpolinmas para relawan dari SAR,Tagana, PMI kab.Gunungkidul,TNI dan POLRI menjalankan operasi ini.

Para pengungsi sudah mulai merasakan kejemuan untuk itu relawan PMI harus tanggap terhadap situasi ini,mereka (relawan PMI) mengadakan pendekatan dengan anak-anak pengungsi maupun dengan orang tuanya agar tidak merasa jemu,selain dengan program PSP(psikososial suport program) relawan PMI selalu mengajak bercanda ataupun bermain dengan pengungsi

Jumlah pengungsi yang tersebar di kabupaten Gunungkidul di 18 kecamatan saat ini 3143 orang
dan 946 kk.

ERUPSI MERAPI

2010-11-15T02:24:00.000-08:00

EVAKUASI KORBAN ERUPSI MERAPI

Pada tanggal 26 oktober 2010 gunung merapi statusnya sudah awas,pada tanggal 26 oktober 2010 jam 18.25 wib terjadi letusan dengan cepat dan tanggap PMI kab. Gunungkidul segera menurunkan team SATGANA sejumlah 8 personel untuk melakukan Pertolongan Pertama dan evakuasi korban erupsi gunung merapi.

Team SATGANA bertugas dan berkoordianasi dengan PMI kabupaten Sleman, selama 24 jam pada hari kejadian setelah itu team di tarik ke Markas PMI kabupaten gunungkidul selanjutnya di gantikan team SATGANA yang lain dan mereka ditugaskan Selama 3 hari setelah itu team dia tarik kembali dan di gantikan team yang lain dan di tugaskan selama 5 hari di markas PMI kabupaten Sleman.

Dusun Kinahrejo

TANGGA DARURAT ERUPSI MERAPI

2010-11-12T18:49:00.000-08:00

PALANG MERAH INDONESIA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Setelah terjadi erupsi merapi dua propinsi terkena dampak bencana merapi,mengakibatkanterjadinya pengungsi yang menyebar ke daerah yang mereka anggap aman seperti kabupaten Gunungkidul,para pengungsi menuju ke tempat sanak saudara yang ada di Gunungkidul sehingga menyebabkan terjadinya exodus di daerah ini.

Maka dari itu PMI kab Gunungkidul mengadakan tanggap darurat dan melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat sesuai SOP PMI.

Namun begitu PMI Kab Gunungkidul sebatas membantu pemerintah agar para pengungsi bisa di selamatkan dari bahaya yang menghadang.

Kabupaten Gunungkidul terdapat pengungsi akibat erupsi merapi tersebar di 18 kecamatan

diantaranya:

kecamatan Semanu pengungsi 232 jiwa

Kecamatan Karangmojo 122 jiwa

2010-08-01T03:20:00.000-07:00

CBAIC

2010-03-30T06:25:00.000-07:00

Community Based Avian Influenza Control Project (CBAIC), Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunungkidul kerja sama dengan USAID melaksanakan Program penanggulangan Flu Burung Berbasis Masyarakat Desa.

Program ini dilaksanakan pada bulan maret 2010 dengan sasaran masyarakat Gunungkidul yang terdiri dari 18 kecamatan.

Peserta terdiri dari

peserta merupakan kader desa siaga
peserta dari masing-masing desa 3(tiga) orang
peserta dari unsur LPMD,PKK dan Karangtaruna

Program ini dilaksanakan karena daerah Gunungkidul merupakan daerah perlintasan ternak dan resiko penularan flu burung (H5N1) cukup tinggi sehingga diperlukan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini,dan tidak kalah pentingnya adalah koordinasi dan kerjasama yang baik diantara petugas,demikian kutipan sambutan dari Ketua PMI kabupaten Gunungkidul Bapak Drs Sumedi

MANAGEMENT TANGGAP DARURAT BENCANA

2010-01-20T00:06:00.000-08:00

TANGGAP DARURAT BENCANA

PMI Kabupaten Gunungkidul kerjasama dengan Denmark Red Cross (DRC) mengadakan pelatihan Management Tanggap Darurat Bencana dengan peserta 11 orang dari team SIBAT desa program 19 orang KSR cabang Gunungkidul.

Pelatihan ini dibuka oleh Ketua PMI cab Gunungkidul Bpk Drs.Sumedi dan dihadiri dari Kesbangpolinmas,kapolsek,Koramil da Bapak Camat Playen, pelatihan ini bertempat di kawasan hutan pendidikan Wanagama.
Pelatihan ini agar para peserta lebih responsif terhadap bencana di wilayah ini.

.

BLOOD TRANSFUSION FORCE

2009-11-19T05:38:00.000-08:00

UTDC PMI CABANG GUNUNGKIDUL

Unit Transfusi Darah Cabang dalam kegiatan donor Hari Kesehatan Nasional(HKN)

Community Awareness

2009-10-15T14:36:00.000-07:00

Base line survey ini dilakasanakan oleh team sibat dan KSR PMI cabang gunungkidul dengan koresponden sejumlah 400 setiap desa program.

Simulasi Tiga Desa

2009-10-15T14:25:00.000-07:00

Simulasi ini melibatkan 3 desa program community awareness, Muspika kecamatan Gedangsari dan juga Puskesmas setempat

Community Awareness (SSB)

2009-10-15T14:18:00.001-07:00

Sekolah Siaga Bencana ini bertujuan agar siswa bisa menyikapi kalu ada bencana di lingkungannya dan harus melakukan apa, ketika ada bencana didaerah mereka dan memetakan daerah bahaya disekitar mereka.

PROGRAM COMMUNITY AWARENESS

2009-10-15T11:19:00.000-07:00

PROMOSI KESEHATAN
kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 31 juli 2009 di desa program CA diantaranya Desa Tegal rejo,Watugajah,Hargomulyo.
Melibatkan Team SIBAT desa masing-masing dan di bantu UTDC PMI cab Gunungkidul dan Dinas Kesehatan Cabang Gunungkidul

Dr.Grace Tanamal

LATIHAN GABUNGAN PMR

2009-10-15T10:45:00.000-07:00

Latihan Gabungan PMR se Gunungkidul diikuti oleh SD,SMP,SMU diseluruh Gunungkidul yang terpilih mengikuti program ini, dilaksanakan tanggal 04 sampai dengan 05 juli 2009
dan dibuka oleh Ketua PMI cab Gunungkidul Bapak Drs Sumedi dan juga Bapak Taslim dari PMI DIY .

kesenian reog oleh PMR

senam pagi

PMR Wira presentasi

PMR Madya

PMR Madya

PMR Mula

PELATIHAN PERTOLONGAN PERTAMA

2009-06-23T06:12:00.000-07:00

PROGRAM COMMUNITY AWARENESS

Pelatihan ini dibuka oleh Bapak Iyang D sukandar Sekjend PMI Pusat pada tanggal 15 juni 2009.
dan dilaksanakan dari tanggal 15 sd 18 Juni 2009 dengan peserta perwakilan dari Sibat 3 desa program Community Awareness dan 3 Guru pembina PMR dari 3 desa program dan bertempat di Markas PMI cabang Gunungkidul
Pelatihan ini diadakan untuk menambah kapasitas para sibat dalam kesiap siagaan bencana.
Diharapakan dengan pelatihan ini team sibat semakin sigap dalam pertolongan pertama.

Dr Grace Tanamal dengan materi Anatomi dan Faal tubuh Pelepasan tanda peserta sekaligus penutupan pelatihan dilakukan oleh Bapak Taslim dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta

PROGRAM COMMUNITY AWARENESS

2009-06-10T05:43:00.000-07:00

RAPAT KERJA POSKO

Telah dilaksanakan pada tanggal 6 sd 7 juni 2009 bertempat di Markas PMI cabang Gunungkidul.

Rapat kerja posko ini diikuti oleh 20 peserta dengan berbagai macam komposisi, antara lain adalah anggota SIBAT dari desa Hargomulyo,Watugajah dan Tegalrejo dari kecamatan Gedangsari, KSR, STAF PMI Cabang GUNUNGKIDUL dan juga dari delegasi CROIX ROUGE FRANCAISE Satya Budi Utama dan staf PB dari PMI Daerah yaitu mas Agus Widi serta staff PB dari PMI Pusat yaitu mas Mujtahidin

Rapat Kerja Posko ini terleksana berkat kerja sama PMI cab gunungkidul dengan FRC

Adapun butir-butir yang dihasilkan antara lain yaitu:

Mengadakan kerjsama dengan instansi terkait seperti :BMG. KESBANGPOLLINMAS, DINAS SOSIAL, RADIO KOMUNIKASI(RAPI).

Dan tentunya membuat jadwal piket posko untuk merealisasikan rencana strategis yang akan dijalin dengan instansi maupun pihak yang mendukung adanya posko ini.

Output yang diharapkan dari hasil rapat kerja posko ini antara lain adalah :

1. Kesiapsiagaan posko PB 24 jam di PMI cabang GUNUNGKIDUL

2. Kesiapsiagaan posko PB di 3 desa bimbingan program COMMUNITY AWARENESS.

3. Terjalinya kerjasama dengan instansi – anstasi yang terkait dalam penanggulangan bencana alam

4. Terjalinya komunikasi selalu antara posko PB PMI, posko PB tiap desa, BMG, KESBANGPOLINMAS, RAPI, baik pra, saat dan sesudah adanya bencana.

5. Merencanakan dan melaksanakan rencana kerja posko PB di tingkatan PMI Cabang, dan posko SIBAT di 3 desa.

6. Dan berbagai macam hal yang menyangkut tentang posko PMI dan kesiapsiagaan Bencana.

JRCS SCHOOL KIT PROGRAME

2009-05-19T01:28:00.000-07:00

SCHOOL KIT

PMI Cabang Gunungkidul kerjasama dengan Palang Merah Jepang (Japanese Red Cross Society/JRCS) menyelenggarakan program pemberian bantuan paket perlengkapan sekolah (School Kit) yang merupakan rangkaian dari kegiatan pasca gempa tanggal 27 Mei 2006 silam yang hingga saat ini sudah dilakukan beberapa tahap. Dan untuk tahap terakhir paket school kit diberikan kepada 15 sekolah di 4 UPT Kecamatan (Ponjong, Rongkop, Girisubo, Semanu) dengan kriteria wilayah pelosok sebanyak 1.305 paket. Pelaksanaan distribusi paket school kit selama 5 hari dari tanggal 14 – 19 Mei 2009 kecuali hari Minggu (17 Mei 2009). Distribusi school kit dilaksanakan oleh relawan PMI Cabang Gunungkidul yang tergabung dalam tim school kit, sedangkan distribusi pada tanggal 19 Mei 2009 di SDN Plebengan, UPT Kecamatan Semanu diserahkan langsung oleh Ibu Mihoko Goto (Kepala Tim Rekonstruksi Palang Merah Jepang untuk Yogyakarta) dan didampingi oleh Ketua PMI Cabang Gunungkidul, Drs. Sumedi.

Adapun rincian jumlah distribusi paket school kit selengkapnya:

1. UPT Kecamatan Ponjong : 4 sekolah sebanyak 332 paket

a. SD Asemlulang sebanyak 67 paket

b. SD Karangasem sebanyak 80 paket

c. SD Ngabean sebanyak 108 paket

d. SD Surubendo sebanyak 77 paket

2. UPT Kecamatan Rongkop : 2 sekolah sebanyak 144 paket

a. SD Muhammadiyah Dawung sebanyak 83 paket

b. SD Muhammadiyah Gebang sebanyak 61 paket

3. UPT Kecamatan Girisubo : 3 sekolah sebanyak 328 paket

a. SD Tileng III sebanyak 104 paket

b. SD Balong sebanyak 133 paket

c. SD Balong III sebanyak 91 paket

4. UPT Kecamatan Semanu : 6 sekolah sebanyak 501 paket

a. SD Jetis sebanyak sebanyak 138 paket

b. SD Mijahan II sebanyak 98 paket

c. YAPPI Peyuyon sebanyak 31 paket

d. SDN Plebengan sebanyak 166 paket

e. SD Ma’arif Sendang sebanyak 54 paket

f. MIM Ploso sebanyak 14 paket

Serahkan bantuan

2009-04-30T06:05:00.000-07:00

Wakil Ketua II PMI Cabang Gunungkidul didampingi Kepala Markas Antok Purwanta menyerahkan bantuan kepada korban angin topan Ibu Tumikem/Jamino di Pengkok, Patuk, Gunungkidul dan disaksikan oleh Sie Kesos Desa Pengkok.
Selama bulan April tahun 2009, PMI Cabang Gunungkidul telah memberikan bantuan berupa uang, Hygiene Kit (paket kebersihan), terpal dan tikar kepada korban bencana di 7 kecamatan di Gunungkidul. Bantuan diserahkan oleh Ketua PMI Cabang Gunungkidul Drs. Sumedi, Waka II Bidang Penanggulangan Bencana R. Soenarjo, Kepala Markas dan segenap relawan PMI Cabang Gunungkidul. Korban penerima bantuan tersebut adalah Ny. Rukinem warga Girisuko, Panggang (korban bencana angin topan), Bp Parsiran warga Karangwuni, Rongkop ( korban kebakaran), Bp Tarno Sugiyat warga Rejosari dan Bp Payo warga Mandesan, Semin (Korban kebakaran) dan juga bantuan berupa bahan makanan kepada warga masyarakat yang membantu proses evakuasi dan relokasi korban tanah longsor di Ngepoh, Semin, Bp Sukimin dan Bp Muhroni warga Jurangjero, Ngawen ( korban putting beliung ), Bp Marto Utomo dan Bp Gino warga Pengkol, Nglipar (korban putting beliung), Bp Jamino warga Pengkok , Patuk (korban angin topan) dan Bp Wagiman warga Banjarejo, Tanjungsari (korban kebakaran).
PMI Gunungkidul juga mensiagakan pos siaga bencana dan pertolongan pertama 24 jam di Markas Cabang PMI Gunungkidul dengan cal siaga (0274) 391 244 yang siap bertugas setiap saat dan kapan pun dibutuhkan

KOTA SOLFERINO

2009-03-29T10:08:00.000-07:00

The city of Solferino, Italy, birthplace of the Red Cross
Lisensi Dokumentasi Bebas GNU

Jean Henri Dunant's

2009-03-28T10:15:00.001-07:00

Jean Henri Dunant's life (May 8, 1828-October 30, 1910) is a study in contrasts. He was born into a wealthy home but died in a hospice; in middle age he juxtaposed great fame with total obscurity, and success in business with bankruptcy; in old age he was virtually exiled from the Genevan society of which he had once been an ornament and died in a lonely room, leaving a bitter testament. His passionate humanitarianism was the one constant in his life, and the Red Cross his living monument.

The Geneva household into which Henri Dunant was born was religious, humanitarian, and civic-minded. In the first part of his life Dunant engaged quite seriously in religious activities and for a while in full-time work as a representative of the Young Men's Christian Association, traveling in France, Belgium, and Holland.

When he was twenty-six, Dunant entered the business world as a representative of the Compagnie genevoise des Colonies de Sétif in North Africa and Sicily. In 1858 he published his first book, Notice sur la Régence de Tunis [An Account of the Regency in Tunis], made up for the most part of travel observations but containing a remarkable chapter, a long one, which he published separately in 1863, entitled L'Esclavage chez les musulmans et aux États-Unis d'Amérique [Slavery among the Mohammedans and in the United States of America].

Having served his commercial apprenticeship, Dunant devised a daring financial scheme, making himself president of the Financial and Industrial Company of Mons-Gémila Mills in Algeria (eventually capitalized at 100,000,000 francs) to exploit a large tract of land. Needing water rights, he resolved to take his plea directly to Emperor Napoleon III. Undeterred by the fact that Napoleon was in the field directing the French armies who, with the Italians, were striving to drive the Austrians out of Italy, Dunant made his way to Napoleon's headquarters near the northern Italian town of Solferino. He arrived there in time to witness, and to participate in the aftermath of, one of the bloodiest battles of the nineteenth century. His awareness and conscience honed, he published in 1862 a small book Un Souvenir de Solférino [A Memory of Solferino], destined to make him famous.

A Memory has three themes. The first is that of the battle itself. The second depicts the battlefield after the fighting - its «chaotic disorder, despair unspeakable, and misery of every kind» - and tells the main story of the effort to care for the wounded in the small town of Castiglione. The third theme is a plan. The nations of the world should form relief societies to provide care for the wartime wounded; each society should be sponsored by a governing board composed of the nation's leading figures, should appeal to everyone to volunteer, should train these volunteers to aid the wounded on the battlefield and to care for them later until they recovered. On February 7, 1863, the Société genevoise d'utilité publique [Geneva Society for Public Welfare] appointed a committee of five, including Dunant, to examine the possibility of putting this plan into action. With its call for an international conference, this committee, in effect, founded the Red Cross. Dunant, pouring his money and time into the cause, traveled over most of Europe obtaining promises from governments to send representatives. The conference, held from October 26 to 29, with thirty-nine delegates from sixteen nations attending, approved some sweeping resolutions and laid the groundwork for a gathering of plenipotentiaries. On August 22, 1864, twelve nations signed an international treaty, commonly known as the Geneva Convention, agreeing to guarantee neutrality to sanitary personnel, to expedite supplies for their use, and to adopt a special identifying emblem - in virtually all instances a red cross on a field of white1.

Dunant had transformed a personal idea into an international treaty. But his work was not finished. He approved the efforts to extend the scope of the Red Cross to cover naval personnel in wartime, and in peacetime to alleviate the hardships caused by natural catastrophes. In 1866 he wrote a brochure called the Universal and International Society for the Revival of the Orient, setting forth a plan to create a neutral colony in Palestine. In 1867 he produced a plan for a publishing venture called an «International and Universal Library» to be composed of the great masterpieces of all time. In 1872 he convened a conference to establish the «Alliance universelle de l'ordre et de la civilisation» which was to consider the need for an international convention on the handling of prisoners of war and for the settling of international disputes by courts of arbitration rather than by war.

The eight years from 1867 to 1875 proved to be a sharp contrast to those of 1859-1867. In 1867 Dunant was bankrupt. The water rights had not been granted, the company had been mismanaged in North Africa, and Dunant himself had been concentrating his attention on humanitarian pursuits, not on business ventures. After the disaster, which involved many of his Geneva friends, Dunant was no longer welcome in Genevan society. Within a few years he was literally living at the level of the beggar. There were times, he says2, when he dined on a crust of bread, blackened his coat with ink, whitened his collar with chalk, slept out of doors.

For the next twenty years, from 1875 to 1895, Dunant disappeared into solitude. After brief stays in various places, he settled down in Heiden, a small Swiss village. Here a village teacher named Wilhelm Sonderegger found him in 1890 and informed the world that Dunant was alive, but the world took little note. Because he was ill, Dunant was moved in 1892 to the hospice at Heiden. And here, in Room 12, he spent the remaining eighteen years of his life. Not, however, as an unknown. After 1895 when he was once more rediscovered, the world heaped prizes and awards upon him.

Despite the prizes and the honors, Dunant did not move from Room 12. Upon his death, there was no funeral ceremony, no mourners, no cortege. In accordance with his wishes he was carried to his grave «like a dog»3.

Dunant had not spent any of the prize monies he had received. He bequeathed some legacies to those who had cared for him in the village hospital, endowed a «free bed» that was to be available to the sick among the poorest people in the village, and left the remainder to philanthropic enterprises in Norway and Switzerland.

COMMUNITY AWARENESS

2009-03-23T10:00:00.000-07:00

SIBAT: Siaga Bencana berbasis Masyarakat
Kecamatan Gedangsari,Kabupaten Gunungkidul

Tim Sibat Desa Hargomulyo

Tim Sibat Desa Watugajah

Tim Sibat Desa Tegalrejo

PERESMIAN GEDUNG

2009-03-22T12:36:00.000-07:00

WONOSARI, MINGGU- Palang Merah Jepang memberikan bantuan pascagempa berupa pembangunan gedung Palang Merah Indonesia atau PMI cabang Gunung Kidul. Selain di Kota Wonosari, Palang Merah Jepang juga membangun proyek konstruksi gedung di PMI cabang Sleman, PMI cabang Kulon Progo, Rumah Sakit Inap Paru-Paru Yogyakarta, dan Gedung Penyandang Cacat Mandiri di Bantul.

Bantuan gedung PMI cabang Gunung Kidul adalah seluas 348 meter persegi dengan dua lantai. Luasan tersebut sekitar dua kali lebih luas di banding gedung sebelumnya. "Total biaya pembangunan Rp 3 miliar," ujar Kepala Palang Merah Jepang cabang DI Yogyakarta, Mihoko Goto dalam acara peresmian gedung PMI cabang Gunung Kidul, Sabtu (1/2).

Palang Merah Jepang, lanjut Mihoko, mewakili lebih dari 13 juta donator. Tiap donatur membayar iuran sebesar Rp 60.000 per tahun. Meskipun para donatur lebih mengharapkan pemberian bantuan secara langsung bagi korban bencana, pembangunan gedung PMI Gunung Kidul diharapkan bisa menjadi investasi pelayanan jangka panjang.

Palang Merah Jepang berharap gedung baru tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi relawan dan staf sehingga bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. "Peningkatan pelayanan masyarakat menjadi tujuan utama proyek kami," tambah Mihoko.

Pascagempa, Palang Merah Jepang terus mendistribusikan bantuan bagi korban gempa di DI Yogyakarta. Bantuan tersebut antara lain dengan pembangunan hunian sementara, pendistribusian peralatan konstruksi, pendistribusian school kit, dan pembangunan kamar mandi sekolah luar biasa.

Bupati Gunung Kidul Suharto berharap, kerjasama Jepang-Indonesia dapat terus dibangun di masa-masa mendatang. Pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu untuk semakin menunjukkan kredibilitas dalam membangun kepercayaan masyarakat internasional.

Kepala PMI Gunung Kidul Sumedi dan Sekretaris PMI DIY Srihadi mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan gedung dengan konstruksi bangunan tahan gempa dari Palang Merah Jepang. Seiring perbaikan fasilitas, PMI akan terus meningkatkan mutu serta jangkauan pelayanan.

Srihadi menambahkan, PMI DIY sedang berupaya membangun capacity building. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan pembangunan citra. PMI tidak lagi sekadar membantu pertolongan pertama dan transfusi darah, tetapi juga melayani penyandang cacat hingga lansia.

PRINCIPLES HELP PMI

2009-02-14T05:43:00.000-08:00

PRINCIPLES HELP PMI

Assistance in implementing the program, PMI mengantu some principles of assistance include:
1. Emergency
As the role of the National Red Cross in other countries, disaster management assistance given to victims of disaster and emergency compliment / addition to the government in helping alleviate the suffering of disaster victims (Auxiliary to the government)

2. Jump
PMI assistance must be provided directly by the PMI to the victims of disaster, without intermediaries, so that it can be directly felt by the victims.

3. Beridentitas Red Cross
To facilitate the introduction, control, supervision and to improve the image of PMI, and the donor trust, PMI staff in disaster response should be the sign of the Red Cross (PMI). This is also done at the place, facilities and facilities used by the PMI in the field.

4. Materials Help
PMI aid to disaster victims is in the form of materials (food or non-food) and services (guidance, counseling and advocacy)

TATA Laksana PROGRAM Disaster Relief

# In carrying out the task of providing aid and assistance to victims of natural disasters or the result of a conflict conducted by staff tsr KSR and which have been trained under the command PMI Branch.
# Each person who injured him and whoever he even participated in the violence, she has an equal right to get help first. Officers must use the uniform and the Red Cross must have access to all parties, because officials are not neutral and impartial. Duty is only to help all victims without a difference.
# If the impact of the incident or natural disaster causing conflict refugee population that requires joint handling, the PMI must request assistance branch of the PMI Region even up to the central level.
# To keep the possibility of the occurrence of disasters both natural disasters and disaster conflict, in some areas prone to be formed by a special team called the SATGANA (Standby Disaster Relief Unit). SATGANA members consist of members of the KSR and tsr already trained with specific knowledge. KSR into the team can come from SATGANA Unit University KSR KSR or PMI Branch Unit that can perform important tasks at any time necessary.
# If the handling of victims / refugees is very complex and can not be handled by PMI itself, the PMI may request assistance / support to the International Red Cross in the form of application assistance (disaster appeal) to the IFRC, ICRC and the disaster that when a conflict.
# If necessary, PMI Central and Local Government can work with the ICRC or IFRC to form a special team on duty in a certain period of time to elements of the local PMI is able to take over the tasks performed by the Special Team. Specific team members can be recruited from the elements PMI superintendent, senior staff (Central, Regional and Branch), KSR case of cross-regional and local KSR PMI Branch.

COORDINATION BY Disaster Relief PMI

* Any attempt by PMI disaster response must be ascertained that these activities have been coordinated either vertical or horizontal at all levels.
* SOP must be socialized to the related institutions at all levels (Bakornas, Satkorlak, Satlak).
* In cooperation with relevant agencies / NGOs are possible based on the principles of partnership and mutual respect Mandate respective parties.
* Cooperation between PMI or Regional Branch of the International Institute-approval must be obtained from the PMI Center.
* Joint operations between the PMI with the ICRC or IFRC operation in disaster management should be based by an agreement / MOU is valid in the general environment kepalangmerahan movement.

PENANGGUNGJAWAB ACTIVITY

# Penanggungjawab disaster management in the area of districts / cities conducted by The Branch. In conducting its activities, The Branch is responsible to the local Board.
# Penanggungjawab disaster management in the area of the province conducted by Regional Board. In conducting its activities, the responsibility of regional managers to
# Penanggungjawab disaster management at the central level, implementing daily held by the Secretary General assisted by the Disaster Relief Division and other technical units. The Secretary General is responsible kepda General Chairman of PMI

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM BASED Disaster Preparedness (CBDP)

CBDP is a PMI program in order to anticipate Disaster preparation is based on community empowerment.
CBDP is not the case for the new PMI, as it is already running in some areas such as:
+ PD East Java - CBDP in the village Kalitidu (1995 / 1996)
+ PD Central Java - CBDP / FA in the village Eromoko Wonogiri (1995)
NTT + PD - CBDP / FA in Kobalima, Atambua (1999/2000)
Kaltim + PD - CBFA in Tarakan (2001 to present)

Development Program CBDP next:

1. Setting Pilot Project in CBDP PMI Region selected
2. Improve the basic concepts that can support the development program CBDP (LFA, PRA, Gender, Project Cycle)
3. Preparing personnel capable of supporting the CBDP
4. Conducting a feasibility study of the PMI executive branch and the villages that became the location of the program CBDP
5. Workshop on the formulation of programs that involve elements of the PMI Central, Regional, Branch, elements of the local government to local communities that will be built through the CBDP
6. Prepare draft, the reference implementation (TOR)
7. Build a network center to the PMI

PMI Role in Regional Development Program CBDP

1. The Institutional: Acting as the Pembina Area Program level, which will provide structural support, coordination and facilitation role, the role of the monitoring and
2. The Individual: act as the source of information from the CBDP program itself. Here, we actually are required to understand in depth the various aspects in the development program CBDP
3. In the operational context: Acting proactively (initiative), antisipatif, innovative, and able to formulate ideas and submitted them to the various stakeholders.
4. In the regional context: PMI Region selected must be able to become an example / model of the activities for kepalangmerahan neighboring provinces.

Participatory Rural Assessment (PRA) / COMMUNITY PARTICIPATION UNIT

PRA is an approach to learning together in the local community and so the newcomers were able to conduct planning that allows the creation of the principles of determination, such as:

1. PARTICIPATION: help local communities in data gathering and analysis in the process.
2. Flexibility: not based on a standard methodology tatapi dependent on the functionality, resources, skills and time availability.
3. PARTNERSHIP TEAM: Outsider & insiders, men & women, mix of disciplines.
4. Optimizing keperdulian: time and cost efficiency, but simply have the opportunity to do the planning and analysis.
5. Systematic: for the validity and accuracy.

Technical implementation of the PRA:
+ Interview / discussion: Individuals, household, focus groups, community meetings
+ Mapping: Community maps, maps Personal, Institutional Maps
+ Perankingan: Problem ranking, ranking Preference, Wealth Ranking
+ Trend analysis: Historical Diagramming, Calendar seasonal, daily charts Activity

PRA Tools:
+ Spot mapping
+ Transect mapping
+ Time Line / Historical Line
+ Seasonal calendar
+ Wealth ranking
+ Tree Problem Analysis
+ Objective Tree Analysis
+ Logical Framework Approach

ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

2009-01-25T12:21:00.000-08:00

PMI History

To stand-II. At that time, precisely on 21 October 1873 Dutch Colonial Government established the Red Cross in Indonesia with the name of the Nederlands Rode crotch Cambodgien Indie (Nerkai), which is then dissolved at the time of Japanese occupation.

Struggle of Red Cross in Indonesia is actually already started in the period before World War gan to establish the Indonesian Red Cross itself beginning around 1932. Activities by dipelopori Dr. RCL Senduk and Dr Bahder Djohan. The plan received support mainly from the broad-browed Indonesia. They strive to bring the draft to the council of the Conference Nerkai in 1940 even though ultimately rejected raw. Forced draft is kept waiting for the right opportunity. As no surrender, when the Japanese occupation, they try to re-establish the National Red Cross, but once again the efforts that get the obstruction from the Government of Japan, so for the second time the draft is to be saved again.

Seventeen days after the proclamation of independence 17 August 1945, namely on 3 September 1945, President Soekarno issued a command to establish a body of the National Red Cross. Top of the President, then Dr. Buntaran who then served as Minister of Health of the Republic of Indonesia Cabinet I, on 5 September 1945 establishing the Committee that consists of 5: dr R. Mochtar (Chairman), dr. Bahder Djohan (Author), and dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (members).

End of the Indonesian Red Cross successfully established on 17 September 1945 and pioneer activities help the Victims of war through the revolution of independence of the Republic of Indonesia and a prisoner of war and Japanese partners. Because of the performance, the PMI gain the international recognition in 1950 as a member of the International Red Cross and the national existence was passed through a Presidential Decree No.25 in 1959 and then strengthened with a 1963 Presidential Decree No.246.

Network is now working in 30 PMI Region Province / Tk.I and 323 branches in the area of operational support Tk.II and 165 units of blood transfusion in all of Indonesia.

PMI Role and tasks
The role of PMI is to assist the government in the field of social humanity, especially kepalangmerahan duties as required in the Provision of the Convention-Geneva Convention of 1949 was diratifikasi by the government of the Republic of Indonesia in 1958 through Law No. 59.

Main task of PMI:
+ Preparedness assistance and disaster response
+ First aid training for volunteers
+ Health and welfare of the community
+ Blood transfusion services (in accordance with Government Regulation no 18 1980)
In performing its duties based on the PMI 7 (seven) basic principles of the Movement of Red Cross and Red Crescent, the Humanity, volunteerism, impartiality, Unified, Independence, Unity and totality.

ORGANISASI PALANG MERAH

2009-01-25T12:16:00.000-08:00

A. The movement Red Cross and Red Cresscent

On 24 June 1859 in the city of Solferino, Italy, North, French and Italian troops are combat troops against Austria in a war that egregious. On the same day, a young Swiss citizen, Henry Dunant, there is in the journey in order to meet French Emperor, Napoleon III. Tens of thousands of injured soldiers, while the military medical assistance is not enough to treat 40,000 people who became victims of the hostilities. Tergetar by the suffering of the injured, Henry Dunant in cooperation with local people, to act immediately mobilize assistance to help them.

Some time later, after returning to Switzerland, he was pouring the impression and experience into a book entitled "Kenangan of Solferino", which stagger all over Europe. In his book, Henry Dunant put two ideas;

* First, establish international humanitarian organizations, which can be prepared in the color of peace to help the soldiers in a battlefield injury.
* Second, the international agreement to protect the soldiers on the battlefield injury and the protection of volunteers and organizations to provide help in time of war at the time.

In the year 1863, four citizens of Geneva to join the Henry Dunant to develop the idea first. Together they form the "International Committee for the assistance of the injury", which is now called the International Committee of Red Cross or the International Committee of the Red Cross (ICRC).
In its development for the future conduct of humanitarian activities in each country then didirikanlah organization of volunteers on duty to help the medical part of the Army at the time of war. Organization that is now called The National Red Cross or Red Crescent.

Based on these two ideas, in the year 1864, the initiative of the Swiss federal government held the International Conference that was attended by some countries to agree to the "Convention on the improvement of the condition of soldiers in the battlefield injuries." The Convention then refined and developed into Geneva Conventions I, II, III and IV or the 1949 Convention, also known as the Red Cross. The Convention is one of the components of human Law International (HPI) a provision of international protection and the assistance of war victims.

Red Cross INTERNATIONAL

1. International Committee of Red Cross / International Committee of the Red Cross (ICRC), which was formed in 1863 and bermarkas big in Switzerland. ICRC is a humanitarian organization that is independent, and as a neutral mediator. ICRC prakarsanya or based on convention-1949 Geneva Convention are obliged to provide protection and assistance to the victims in international armed dissension and chaos in the country. In addition to providing assistance and protection to victims of war, the ICRC also served to ensure respect for international human law.
2. The National Red Cross or Red Crescent, which was established in almost every country in the world, which now amounted to 176 of the National, including the Indonesian Red Cross. Various club activities such as national emergency in the disaster assistance, health care, social assistance, training and service P3K blood transfusion. Terms of the establishment of a national organization are:
* Get the recognition from the state government that has become the Geneva Conventions
* Basic Principles of the Movement
If so ICRC will provide recognition of the existence of the organization before you become a member of the International Federation of Red Cross and Red Crescent.
3. The International Federation of Red Cross and Red Crescent / International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC), The Federation initiated by Henry Davidson an American who passed an International Conference on Health in 1919 to coordinate humanitarian assistance, particularly at that time to help victim impact post-world war I in the field of health and social. Bermarkas Federation of the Swiss and the task of coordinating the members of the National program of humanitarian assistance in peacetime, and to facilitate the establishment and development of national red cross organizations.

Summit Red Cross INTERNATIONAL ORGANIZATION

In accordance with the Statute and Budget Basic Movement of Red Cross and Red Crescent said four years held the International Conference of Red Cross and Red Crescent (International Red Cross Conference). The conference was attended by all the International Red Cross Movement (ICRC, national organization and the International Federation) and all the countries participants Geneva Convention. This conference is the highest body in motion and has a mandate to discuss and decide all provisions relating to international humanitarian activities kepalangmerahan that will be the commitment of all participants.
Two years, the International Red Cross Movement is also a meeting of the Board of the delegation (Council of Delegates), whose members consist of all movement. Delegation of the Council will discuss the problems that will be taken in the international conference. A team that was formed specifically to set up a meeting between the lapse of the international conference of the Commission (Standing Commission).
Along with the special meeting for the International Federation and national society members also hold General Assembly (General Assembly) as a forum to discuss the program and development kepalangmerahan

COMMITMENT Humanity

Here are the major humanitarian program kepalangmerahan the terakomodasi in the agreement between the International Federation (Strategy 2010); member of the Regional Commitment (Hanoi Declaration) and the International Conference agreement (Plan of Action)

. STRATEGY 2010

Strategy 2010 (S-2010) is the International Federation of the strategy in facing the challenge of humanitarian challenges in the decade. Documents General Assembly adopted in 1999, this describes the Federation's mission: "to improve urination vulnerable people living with mobilizing the power of humanity".
Three main strategic goals are:

1. Improving public urination Lifestyle Vulnerable

This strategy is focused through four core areas, namely:
Campaign Principles movement and basic values of humanity;
Disaster Relief;
Disaster response preparedness and
And health care in the community.
Fourth field is a package that is integral and related to one another, which has two dimensions, namely service and advocacy.
2. Mobilize Humanitarian Strength
Mobilization capacity of the organization for this service will occur if the national organization to function properly. This means that organizations have mechanisms, capacity development, memobilisi financial resources to develop partnerships with and optimize the communication in the National Perhimpunan.
3. The Effective cooperation
There is a strong national organization will establish a Federation of strong, effective and efficient is to develop and implement subregional cooperation strategy movement, partnerships with other international organizations, and mobilize public policy and advocacy determines communicate the messages and mission of the International Federation.

2. HANOI Declaration "United for Action"

This document was passed through the V Regional Conference in Hanoi, Vietnam in 1998, which was agreed by 37 national club se Asia Pacific and the Middle East that is committed, even though a variety of cultural, geographic and other backgrounds, to unite for the sake of a humanitarian action.
The trend of natural disasters and the global monetary crisis has been the regional areas and impact on the population because of immigration problems require improvement of living, economic crisis, which caused unemployment and the increasing berjangkitnya disease outbreaks. This is a challenge for the Red Cross to help alleviate the suffering of mankind.

Hanoi Declaration of the program focuses on the following issues:
Disaster response
Handling disease outbreaks
Teen-age and older
Partnerships with government
Organization and management capacity of resources
Public relations and promotion

3. PLAN OF ACTION 2000 - 2003

Plan of Action 2000 - 2003 International Conference is the decision of Red Cross and Red Crescent to-27 in Geneva in 1999. Government of Indonesia and PMI states as participants in the field of humanitarian ikrarnya.

Commitment of the Government of Indonesia

* Meets the commitment to ratifying Additional Protocol I and II of the Convention-Geneva Convention 1949
* Strengthen the legislation relating to the use of Red Cross Symbol
* Strengthening the institutional aspects of preparedness planning in disaster response
* Intensify education and dissemination of international humanitarian law and the papers to the humanitarian organizations of civil society and the military
* Strengthening partnerships with national agencies to help vulnerable people

Commitment Indonesian Red Cross

* Program dissemination of humanitarian values and to members of particular target groups and encourage the government to set up regulations on the national symbols and related agreements.
* Intensify the program of disaster preparedness in areas prone to disasters through the "community based" and improve disaster management and training of volunteers and provision of standard operating equipment.
* Implement the program of social and health services in the case of blood, the education of the youth prevention efforts as the spread of HIV / AIDS or activities on berorientasikan services P3K based society, the problems of water and sanitation, welfare of vulnerable groups of people in the area behind and to improve ambulance service and post P3K.

A. GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Perancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang pemuda warganegara Swiss, Henry Dunant , berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Perancis, Napoleon III. Puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat, segera bertindak mengerahkan bantuan untuk menolong mereka.

Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut kedalam sebuah buku berjudul "Kenangan dari Solferino", yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya, Henry Dunant mengajukan dua gagasan;

* Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional , yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang.
* Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang.

Pada tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk "Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera", yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC).
Dalam perkembangannya kelak untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di setiap negara maka didirikanlah organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu bagian medis angkatan darat pada waktu perang. Organisasi tersebut yang sekarang disebut Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

Berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864, atas prakarsa pemerintah federal Swiss diadakan Konferensi Internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya "Konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang". Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa I, II, III dan IV tahun 1949 atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah . Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI) suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang.

PALANG MERAH INTERNASIONAL

1. Komite Internasional Palang Merah / International Committee of the Red Cross (ICRC), yang dibentuk pada tahun 1863 dan bermarkas besar di Swiss. ICRC merupakan lembaga kemanusiaan yang bersifat mandiri, dan sebagai penengah yang netral. ICRC berdasarkan prakarsanya atau konvensi-konvensi Jenewa 1949 berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dalam pertikaian bersenjata internasional maupun kekacauan dalam negeri. Selain memberikan bantuan dan perlindungan untuk korban perang, ICRC juga bertugas untuk menjamin penghormatan terhadap Hukum Perikemanusiaan internasional.
2. Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, yang didirikan hampir di setiap negara di seluruh dunia, yang kini berjumlah 176 Perhimpunan Nasional, termasuk Palang Merah Indonesia. Kegiatan perhimpunan nasional beragam seperti bantuan darurat pada bencana, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan P3K dan pelayanan transfusi darah. Persyaratan pendirian suatu perhimpunan nasional diantaranya adalah :
* mendapat pengakuan dari pemerintah negara yang sudah menjadi peserta Konvensi Jenewa
* menjalankan Prinsip Dasar Gerakan
Bila demikian ICRC akan memberi pengakuan keberadaan perhimpunan tersebut sebelum menjadi anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
3. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah / International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC), Pendirian Federasi diprakarsai oleh Henry Davidson warganegara Amerika yang disahkan pada suatu Konferensi Internasional Kesehatan pada tahun 1919 untuk mengkoordinir bantuan kemanusiaan, khususnya saat itu untuk menolong korban dampak paska perang dunia I dalam bidang kesehatan dan sosial. Federasi bermarkas besar di Swiss dan menjalankan tugas koordinasi anggota Perhimpunan Nasional dalam program bantuan kemanusiaan pada masa damai, dan memfasilitasi pendirian dan pengembangan organisasi palang merah nasional.

PERTEMUAN ORGANISASI PALANG MERAH INTERNASIONAL

Sesuai dengan Statuta dan Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menyebutkan empat tahun sekali diselenggarakan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ( Internasional Red Cross Conference) . Konferensi ini dihadiri oleh seluruh komponen Gerakan Palang Merah Internasional ( ICRC, perhimpunan nasional dan Federasi Internasional ) serta seluruh negara peserta Konvensi Jenewa. Konferensi ini merupakan badan tertinggi dalam Gerakan dan mempunyai mandat untuk membahas dan memutuskan semua ketentuan internasional yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan kepalangmerahan yang akan menjadi komitmen semua peserta.
Dua tahun sekali , Gerakan Palang Merah Internasional juga mengadakan pertemuan Dewan Delegasi (Council of Delegates) , yang anggotanya terdiri atas seluruh komponen Gerakan. Dewan Delegasi akan membahas permasalahan yang akan dibawa dalam konferensi internasional. Suatu tim yang dibentuk secara khusus untuk menyiapkan pertemuan selang antar konferensi internasional yaitu Komisi Kerja ( Standing Commission).
Bersamaan dengan pertemuan tersebut khusus untuk Federasi Internasional dan anggota perhimpunan nasional juga mengadakan pertemuan Sidang Umum (General Assembly) sebagai forum untuk membahas program kepalangmerahan dan pengembangannya

KOMITMEN KEMANUSIAAN

Berikut adalah garis besar program kemanusiaan kepalangmerahan yang terakomodasi antara lain dalam kesepakatan Federasi Internasional ( Strategi 2010) ; Komitmen Regional anggota Perhimpunan ( Deklarasi Hanoi ) dan kesepakatan Konferensi Internasional ( Plan of Action )

. STRATEGI 2010
Strategi 2010 (S-2010) adalah seperangkat strategi Federasi Internasional dalam menghadapi tantangan kemanusiaan pada dekade menantang. Dokumen yang diadopsi Sidang Umum pada tahun 1999 ini menjabarkan misi Federasi yaitu: "memperbaiki hajat hidup masyarakat rentan dengan memobilisasi kekuatan kemanusiaan".
Tiga tujuan utama yang strategis adalah:

1. Memperbaiki Hajat Hidup masyarakat Rentan

Strategi ini terfokus melalui empat bidang inti, yaitu:
+ Promosi Prinsip-Prinsip dasar Gerakan dan nilai-nilai kemanusiaan;
+ Penanggulangan Bencana;
+ Kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
+ Kesehatan dan perawatan di masyarakat.
Keempat bidang ini adalah suatu paket yang integral dan saling terkait satu sama lain, yang memiliki dua dimensi yaitu pelayanan dan advokasi.
2. Memobilisasi Kekuatan Kemanusiaan

Pengerahan kapasitas organisasi untuk pelayanan ini akan terjadi bila perhimpunan nasional berfungsi dengan baik. Artinya ada mekanisme organisasi, pengembangan kapasitas, memobilisi sumber keuangan dengan mengembangkan kemitraan dan mengoptimalkan komunikasi dalam Perhimpunan Nasional.
3. Bekerjasama Secara Efektif

Adanya perhimpunan nasional yang kuat akan membentuk sebuah Federasi yang kuat , efektif dan efisien yaitu dengan mengembangkan kerjasama subregional dan mengimplementasikan strategi gerakan, kemitraan dengan organisasi internasional lain, memobilisasi publik dan advokasi penentu kebijakan serta mengkomunikasikan pesan-pesan dan misi Federasi Internasional.

2. DEKLARASI HANOI "United for Action"

Dokumen ini disahkan melalui Konferensi Regional V di Hanoi, Vietnam pada tahun 1998, yang disepakati oleh 37 perhimpunan nasional se Asia Pasifik dan Timur Tengah yang bertekad , walau beragam budaya, geografis dan latar belakang lain, untuk bersatu demi suatu aksi kemanusiaan.
Kecenderungan bencana alam serta krisis moneter secara global telah melanda wilayah regional dan berdampak pada permasalahan imigrasi penduduk karena menghendaki perbaikan hidup, krisis ekonomi yang menyebabkan angka pengangguran yang semakin meningkat serta berjangkitnya wabah penyakit. Hal ini menjadi tantangan bagi Palang Merah untuk membantu meringankan penderitaan umat manusia.

Deklarasi Hanoi memfokuskan penanganan program pada isu-isu berikut:
+ Penanggulangan bencana
+ Penanganan wabah penyakit
+ Remaja dan Manula
+ Kemitraan dengan pemerintah
+ Organisasi dan Manajemen kapasitas sumber daya
+ Hubungan masyarakat dan promosi

3. PLAN OF ACTION 2000 - 2003

Plan of Action 2000 - 2003 merupakan keputusan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-27 di Jenewa pada tahun 1999 . Pemerintah Indonesia dan PMI sebagai peserta menyatakan ikrarnya di bidang kemanusiaan.

Komitmen Pemerintah Indonesia

* Memenuhi komitmen untuk meratifikasi Protokol Tambahan I dan II dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949
* Memperkuat Legislasi yang berkaitan dengan penggunaan Lambang Palang Merah
* Memperkuat aspek-aspek kelembagaan dalam perencanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
* Mengintensifkan pendidikan dan diseminasi Hukum Humaniter Internasional dan karya-karya organisasi kemanusiaan kepada masyarakat sipil dan militer
* Memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga nasional untuk membantu masyarakat rentan

Komitmen Palang Merah Indonesia

* Program diseminasi (menyebar luaskan) nilai-nilai kemanusiaan kepada anggota dan kelompok sasaran tertentu serta mendorong pemerintah untuk menyusun peraturan nasional mengenai lambang dan perjanjian terkait.
* Mengintensifkan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah-daerah yang rawan bencana melalui program "community based" dan meningkatkan kemampuan manajemen bencana dan pelatihan sukarelawan serta penyediaan peralatan standar operasional.
* Melaksanakan program sosial dan kesehatan dalam hal pelayanan darah, pendidikan remaja sebaya sebagai upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS atau kegiatan-kegiatan yang berorientasikan pada pelayanan P3K yang berbasis masyarakat, masalah air dan sanitasi, kesejahteraan kelompok masyarakat rentan di daerah tertinggal dan memperbaiki pelayanan ambulan dan pos P3K.

DISSEMINASI

2009-01-25T11:57:00.000-08:00

What is Disseminasi?
Dissemination means "the distribution of a doctrine / ideas." In the context of the Movement of Red Cross and Red Crescent (hereinafter called the Movement), means that the dissemination of knowledge about the distribution humanism International Law and Basic Principles of the Movement.

Background
At the International Conference of Red Cross in Berlin in 1869, Gustave Moynier - one of the founders of the International Committee - argued, "If you want to the Convention (Geneva) is effective, the army and society as a whole need inspired with the spirit (humanity) is. Principles should dipopulerkan through active propaganda. " Based on the thought in the end this is the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol of 1977 set a duty to disseminate the contents

Basic Law / Platform
Liability for contents mendiseminasikan Geneva Conventions and additional protocols are in:
1. Article 47 Geneva Convention I
2. Article 48 Geneva Convention II
3. Article 127 paragraph (1) Geneva Convention III
4. Article 144 paragraph (1) Geneva Convention IV
5. Article 83 paragraph (1) of Additional Protocol I
6. Article 19 Additional Protocol II

At its core, these articles specify that the Court of Participants (signer of the Convention) pledged to disseminate the content of this convention as possible in their countries, especially in teaching to enter the military education program, so that the Convention azas-azas known by all residents , especially the war, members of the health agencies, and the ecclesiastic.

Liability for dissemination in the Statute / Budget Basic Movement, the articles in the following

1. Article 3 paragraph (2) paragraph 3, which reads

"The National Government to assist, distribution humanism International Law; they take initiatives, in this case the distribution principles and ideals of the Movement and the Government also help disseminate the principles and ideals are. Perhimpunan National work with governments to ensure that respected international law and humanity so that the symbol of the Red Cross and Red Crescent is protected. "

2. Article 5 paragraph (2) a and g grains indicate that the work of the International Committee in accordance with its AD is a particularly

"Maintain and disseminate basic principle of this movement, namely humanity, similarity, neutrality, independence, volunteerism, unity and totality;
Working for the understanding and dissemination of human knowledge of law applicable in international armed conflict and prepare for development.

3. Article 6, paragraph (4) j grains, said that the function of the International Federation of Red Cross and Red Crescent International is

"Assisting the International Committee in promoting and developing international law and humanity in cooperation with the dissemination of this Law and the Basic Principles on the Movement of the National."

What should be disseminated?
Based on the Statute / Budget Basic Movement, the things that need to be disseminated by component movement is international law and human principles Movement. Then what is meant by international law and human principles Movement?

According to the definition formulated by the International Committee of the Red Cross (ICRC), international humanitarian law (international human law) is: "All provisions of international agreements and practices, which aim to overcome all the problems of humanity that arose at the time of international armed showdown and non-international. Law's limit on the basis of humanity, the rights of the parties involved in the controversy of using some of the weapons and methods of a particular war, and to provide protection to people who become victims or property as a result affected by armed showdown. "

International human law covers two areas, namely
1. protection to people who do not or no longer participate in hostilities (Law is set in Geneva),
2. restrictions on the ways and means of war (set in the Law Den Haag).

In addition there is a kind of law that disebit "mixture", as it includes regulations concerning protection of victims of armed showdown with the provisions of which are operational. Law is in this mix Additional Protocol in 1977.

Basic principles that are intended for shared seven basic principles of the Movement. The word "principle" is derived from the Latin "principum" which means "the main cause, origin, basis." In principle can mean "a rules base that expresses the basic values of a community group that does not change."

In the context of the Red Cross, a principle according to Jean Pictet is the "rules of the action required, based on the consideration and experience, the activities of all components in the movement at any time. Regulations shall apply to this movement in the world adopted mealui Basic principles of the Movement as a code of ethics and moral.

Basic principles of movement are as follows.
Humanitarian
Movement of Red Cross and Red crescent moon International was founded based on the desire to give aid without discrimination victims injured in combat, prevent and overcome the suffering of fellow human beings. Red Cross a mutual understanding, friendship, cooperation and lasting peace for fellow human beings.
Similarity
This movement does not make a difference on the basis of nationality, ethnicity, religion or political opinion. The goal is simply to reduce human suffering in accordance with their needs and circumstances medahulukan the most severe.
Neutrality
So that always get the trust of all parties, this movement should not take sides or become involved in political disagreement, ethnicity, religion or ideology.
Independence
This movement is independent. The national government in addition to help in the field of humanity, must also obey the rules the country, must always maintain autonomy so that they can act in line with the principles of the movement.
Volunteerism
This movement is a movement voluntary assistance, that is not based on the desire to explore the benefits of any kind.
Unity
In a country club there is only one Red Cross and Red Crescent is open to all people and implement the task in the whole of humanity.
Totality
Movement of Red Cross and Red Crescent International is a universe. Each of the national rights and have the same responsibility in helping fellow human beings.

Based on the Statute / Budget Basic Movement, namely the protective emblem of Red Cross and Red Crescent also require attention and to be disseminated. Each person needs to be given the understanding that people and objects / object for any of the symbols of the patron should not be attacked. Also emphasized the need to anyone who is entitled to use the symbol. Reverence for this symbol ditegakkan the need to ensure the peaceful penghormatannya at the time of armed conflict. Symbol of this problem is very important because the safety and security protection to the members of the Movement, especially during armed conflict. When the security guaranteed, so They can conduct operations optimally.

Please Dissemination Why?
The most simple answer to this question is "Because the organization is the dissemination obligations stipulated by the Convention and the Protocol Additional to the State Participants." However, when more dug in again, there are some things that are basic dissemination why this should be done.

Geneva Conventions and additional protocols and HPI is widely basically want to minimize the victims of armed conflict, with the set conditions that protect the people who do not or no longer participate in hostilities. To be able to achieve this goal, the main principles of HPI need to know as many people as possible, so that they can help implement this. Dissemination is one way to convey this knowledge.

Dissemination of the Basic Principles of the Movement is also an important thing to do. With the distribution of Basic Principles of the Movement, it is expected that the community can identify with the movement better, considering that the basic principles are considered to be the characters in the movement to perform the work.

The correct understanding of the problem HPI, basic knowledge about the use of symbols and Basic Principles of the Movement will help increase the security protection and security members of the Movement and to ensure ease of distribution of assistance to the needy. Thus, the Movement can implement kemanusiaannya with a mandate more effectively. In addition to dissemination through itupun expected this, the image of the Movement will be even more enhanced and more

Dissemination by Palang Merah Indonesia
Basically, the responsibility to disseminate international human law are in the hands of the government or the country in the Geneva Conventions in 1949. However, on the other hand, recognized national organization also has a duty to assist governments in the dissemination of HPI, including working with government to ensure respect for the implementation of the HPI and the protection of the red cross symbol and the red crescent. This has been mandated in Statute Movement of Red Cross and Red Crescent International. In addition to dissemination of HPI, a national organization responsible to disseminate the Principles Basic Movement.

Indonesian Red Cross strategy in the field of dissemination are as follows.

"Memasyarakatkan basic values of humanity implicit in the Basic Principles and to the internal HPI PMI and the general public, especially the issue of arms, with the target:

1. increase the understanding and implementation in the PMI in the Basic Principles and HPI in the set of policies and concrete services;
2. reduction of the use of a symbol and tribute to the protection and PMI in the field;
3. increased implementation of dissemination in the environment and the Regional Branch. "

So far the program has been implemented dissemination PMI Headquarters, itupun not included by the Regional Branch and across the country. At the central level programs that have been conducted among the orientation-orientation is inadequate merahan and basic principles, diseminator HPI training, and seminars on the symbol. But unfortunately, the dissemination is not done evenly in all regions and branches.

The results of questionnaires conducted PMI Head Office concluded that the factors of limited energy diseminator both quality and quantity and the lack of understanding of some of the issues kepalangmerahan and implementation of the HPI program Dissemination in Indonesia is not evenly distributed, although in some areas prone to conflict and disaster, service is very kepalangmerahan need access and support community and government, especially in critical conditions such as a security officer volunteers in conflict areas.

To respond to the problems mentioned above, in cooperation with the Office of PMI Jakarta ICRC conducted a "course Diseminator Basic Principles of Red Cross & Red Crescent HPI International and National level in the follow by 28 people representing 24 area. Thus, in each region have PMI at least one (1) HPI Diseminator people are expected to develop and Dissemination HPI in their respective regions.

PMI effort in ensuring respect for the symbol has been conducted since 1998. PMI has been prepared to seek that the Government Law National Symbol of the Red Cross and Red Crescent Int ernasional, PMI for the Center for Studies in cooperation with humanitarian law Univ. Trisakti has prepared a draft design of the Law (RUU) Symbol Red Cross. In 2001, PMI Jakarta in cooperation with the ICRC and the Standing Committee of international humanitarian law is re-draft the law and the results discussed in a workshop on 14 May 2001. Results from these workshops have been submitted to the Directorate of Legislation to follow them up. And is expected in 2002 is already a National Law.

Apa itu Diseminasi?
Diseminasi berarti "kegiatan menyebarluaskan suatu doktrin / pemikiran". Dalam konteks Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (selanjutnya disebut Gerakan), diseminasi berarti menyebarluaskan pengetahuan mengenai Hukum Perikemanusiaan Internasional dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.

Latar Belakang
Pada International Conference of Red Cross di Berlin pada tahun 1869, Gustave Moynier - salah seorang pendiri Komite Internasional - berpendapat, "Apabila ingin Konvensi (Jenewa) ini efektif, tentara dan masyarakat secara menyeluruh perlu diilhami dengan semangat (kemanusiaan) ini. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipopulerkan melalui propaganda aktif." Berdasarkan pemikiran inilah pada akhirnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menentukan suatu kewajiban untuk menyebarluaskan isinya

Dasar Hukum / Landasan
Kewajiban untuk mendiseminasikan isi Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya terkandung dalam:
1. pasal 47 Konvensi Jenewa I
2. pasal 48 Konvensi Jenewa II
3. pasal 127 ayat (1) Konvensi Jenewa III
4. pasal 144 ayat (1) Konvensi Jenewa IV
5. pasal 83 ayat (1) Protokol Tambahan I
6. pasal 19 Protokol Tambahan II

Pada intinya, pasal-pasal tersebut menentukan bahwa para Pihak Peserta Agung (negara penandatangan konvensi) berjanji untuk menyebarluaskan isi konvensi ini seluas mungkin dalam negara masing-masing, terutama untuk memasukkan pengajarannya dalam program pendidikan militer, sehingga azas-azas Konvensi dikenal oleh seluruh penduduk, terutama angkatan perang, anggota dinas kesehatan, dan para rohaniwan.

Kewajiban untuk diseminasi juga terkandung dalam Statuta / Anggaran Dasar Gerakan, yaitu dalam pasal-pasal sebagai berikut

1. Pasal 3 ayat (2) paragraf 3, yang berbunyi

"Perhimpunan Nasional membantu Pemerintah, menyebarluaskan Hukum Perikemanusiaan Internasional; mereka mengambil prakarsa, dalam hal ini menyebarluaskan prinsip-prinsip dan cita-cita dari Gerakan dan membantu Pemerintah yang juga menyebarluaskan prinsip-prinsip dan cita-cita tersebut. Perhimpunan Nasional bekerja sama dengan Pemerintahnya untuk menjamin agar Hukum Perikemanusiaan Internasional dihormati dan agar lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilindungi."

2. Pasal 5 ayat (2) butir a dan g menyebutkan bahwa tugas dari Komite Internasional sesuai dengan AD-nya yang terutama ialah

"Memelihara dan menyebarluaskan Prinsip Dasar Gerakan ini, yaitu: kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan;
Bekerja untuk pemahaman dan penyebarluasan pengetahuan hukum perikemanusiaan internasional yang berlaku pada konflik bersenjata dan mempersiapkan perkembangannya.

3. Pasal 6 ayat (4) butir j, menyebutkan bahwa fungsi dari Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah

"Membantu Komite Internasional dalam memajukan dan mengembangkan Hukum Perikemanusiaan Internasional dan bekerjasama dengannya dalam penyebarluasan Hukum ini dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan pada Perhimpunan Nasional."

Apa Yang Perlu Disebarluaskan?
Berdasarkan Statuta / Anggaran Dasar Gerakan, maka hal-hal yang perlu disebarluaskan oleh komponen Gerakan adalah hukum perikemanusiaan internasional dan prinsip-prinsip dasar Gerakan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan hukum perikemanusiaan internasional dan prinsip-prinsip dasar Gerakan?

Menurut definisi yang dirumuskan oleh International Committee of the Red Cross (ICRC), Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perikemanusiaan Internasional) adalah: "Semua ketentuan yang terdiri dari perjanjian dan kebiasaan internasional, yang bermaksud untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan, hak-hak dari pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan beberapa senjata dan metode perang tertentu, serta memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi korban maupun harta benda yang terkena akibat pertikaian bersenjata."

Hukum Perikemanusiaan Internasional mencakup dua bidang, yaitu
1. perlindungan kepada orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran (diatur dalam Hukum Jenewa),
2. pembatasan terhadap alat dan cara berperang (diatur dalam Hukum Den Haag).

Di samping itu terdapat semacam hukum yang disebit "campuran", karena memuat peraturan-peraturan tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata bersama dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional. Hukum campuran ini terdapat dalam Protokol Tambahan 1977.

Prinsip-prinsip dasar yang dimaksudkan untuk disebarluaskan adalah tujuh prinsip dasar Gerakan. Kata "prinsip" berasal dari bahasa Latin "principum" yang berarti "penyebab utama, asal, dasar". Lebih dalam prinsip dapat berarti "suatu aturan-aturan dasar yang mengekspresikan nilai-nilai dasar suatu kelompok komunitas yang tidak berubah-ubah".

Pada konteks Palang Merah, suatu prinsip menurut Jean Pictet adalah "aturan-aturan tindakan yang wajib, berdasar pada pertimbangan dan pengalaman, yang mengatur kegiatan dari semua komponen Gerakan pada setiap saat. Peraturan-peraturan wajib ini berlaku untuk Gerakan di seluruh dunia yang diadopsi mealui Prinsip-prinsip Dasar Gerakan sebagai suatu kode etik dan moral.

Prinsip-prinsip Dasar Gerakan adalah sebagai berikut.
Kemanusiaan
Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.
Kesamaan
Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan medahulukan keadaan yang paling parah.
Kenetralan
Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama atau ideologi.
Kemandirian
Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional disamping membantu Pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini.
Kesukarelaan
Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela, yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apa pun.
Kesatuan
Di dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.
Kesemestaan
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap Perhimpunan Nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia.

Berdasarkan Statuta / Anggaran Dasar Gerakan, masalah lambang pelindung yaitu Palang Merah dan Bulan Sabit Merah juga perlu mendapat perhatian untuk dibahas dan disebarluaskan. Setiap orang perlu diberi pengertian bahwa orang dan benda / objek apapun yang memakai lambang pelindung tersebut tidak boleh diserang. Perlu juga ditekankan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan lambang tersebut. Penghormatan terhadap lambang ini perlu ditegakkan pada masa damai untuk menjamin pula penghormatannya pada saat konflik bersenjata. Masalah lambang ini sangat penting karena menyangkut keselamatan dan jaminan perlindungan terhadap anggota Gerakan terutama pada masa konflik bersenjata. Apabila keamanannya terjamin, maka merekapun dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal.

Mengapa Perlu Diseminasi?
Jawaban yang paling sederhana terhadap pertanyaan ini adalah "Karena penyelenggaraan diseminasi merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Konvensi dan Protokol Tambahan kepada Negara Peserta." Namun apabila digali lebih dalam lagi, ada beberapa hal lain yang menjadi dasar mengapa diseminasi ini harus dilakukan.

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya serta HPI secara luas pada intinya ingin meminimalisasi korban konflik bersenjata, dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran. Untuk dapat mencapai tujuan ini, prinsip utama HPI perlu diketahui oleh sebanyak mungkin orang, sehingga mereka ini dapat membantu mengimplementasikannya. Diseminasi adalah salah satu cara untuk menyampaikan pengetahuan ini.

Penyebarluasan tentang Prinsip-prinsip Dasar Gerakan juga merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan. Dengan menyebarluaskan tentang Prinsip-prinsip Dasar Gerakan, diharapkan masyarakat dapat mengenal Gerakan dengan lebih baik, mengingat bahwa Prinsip-prinsip Dasar tersebut dianggap sebagai karakter Gerakan dalam melakukan pekerjaannya.

Pengertian yang benar tentang masalah HPI, pengetahuan dasar tentang penggunaan lambang dan Prinsip Dasar Gerakan akan sangat membantu meningkatkan jaminan perlindungan dan keamanan anggota Gerakan dan menjamin kemudahan penyaluran bantuan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, Gerakan dapat melaksanakan mandat kemanusiaannya dengan lebih efektif. Selain itupun diharapkan melalui diseminasi ini, citra Gerakan akan dapat dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi

Diseminasi oleh Palang Merah Indonesia
Pada dasarnya tanggung jawab untuk menyebarluaskan Hukum Perikemanusiaan Internasional berada di tangan pemerintah atau negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Namun di lain pihak, perhimpunan nasional yang diakui juga memiliki tugas untuk membantu pemerintahnya dalam penyebarluasan HPI termasuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin penghormatan terhadap implementasi HPI dan perlindungan terhadap lambang palang merah dan bulan sabit merah. Hal ini telah dimandatkan dalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selain penyebarluasan HPI, perhimpunan nasional berkewajiban pula menyebarluaskan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan.

Strategi Palang Merah Indonesia dalam bidang diseminasi adalah sebagai berikut.

"Memasyarakatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang tersirat dalam Prinsip Dasar dan HPI kepada kalangan internal PMI dan masyarakat umum, khususnya isu Lambang, dengan target:

1. meningkatkan pemahaman dan implementasi jajaran PMI dalam aplikasi Prinsip Dasar dan HPI di dalam menetapkan kebijakan dan pelayanan nyata;
2. reduksi penggunaan lambang yang salah dan penghormatan serta proteksi terhadap petugas PMI di lapangan;
3. meningkatnya pelaksanaan kegiatan diseminasi di lingkungan Daerah dan Cabang."

Hingga kini telah banyak program diseminasi yang dilaksanakan Kantor Pusat PMI, itupun belum termasuk yang dilaksanakan oleh Cabang dan Daerah di seluruh Indonesia. Di tingkat pusat program-program yang telah dilaksanakan di antaranya adalah orientasi-orientasi kepalang merahan dan prinsip dasar, pelatihan diseminator HPI, dan seminar mengenai lambang. Namun sayang sekali, diseminasi tidak dilakukan secara merata di semua daerah dan cabang.

Hasil kuesioner yang dilakukan Kantor Pusat PMI menyimpulkan bahwa faktor keterbatasan tenaga diseminator baik kualitas maupun kuantitas serta masih kurangnya pemahaman sebagian Pengurus terhadap isu kepalangmerahan dan HPI menjadikan implementasi program Diseminasi di seluruh Indonesia tidak merata, padahal di beberapa wilayah rawan konflik maupun bencana, pelayanan kepalangmerahan sangat memerlukan akses dan dukungan masyarakat maupun pemerintah, khususnya dalam kondisi kritis misalnya jaminan keamanan petugas relawan di daerah konflik.

Untuk merespon permasalahan tersebut diatas, PMI bekerjasama dengan Kantor ICRC Jakarta menyelenggarakan "kursus Diseminator Prinsip-Prinsip Dasar Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional dan HPI tingkat Nasional yang di ikuti oleh 28 orang yang mewakili 24 Daerah. Dengan demikian, di tiap daerah PMI mempunyai minimal 1 (satu) orang Diseminator HPI dan diharapkan dapat mengembangkan Diseminasi HPI di daerahnya masing-masing.

Usaha PMI dalam menjamin penghormatan terhadap lambang telah dilakukan sejak tahun 1998. PMI telah mengupayakan agar Pemerintah menyusun Undang-undang Nasional tentang Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Int ernasional, untuk itu PMI bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Humaniter Univ. Trisakti telah menyusun draft rancangan Undang-Undang (RUU) Lambang Palang Merah. Pada tahun 2001, PMI bekerjasama dengan ICRC Jakarta dan Panitia Tetap Hukum Humaniter Internasional ini membahas kembali draft RUU tersebut dan hasilnya didiskusikan dalam sebuah lokakarya pada tanggal 14 Mei 2001. Hasil penyempurnaan dari lokakarya tersebut telah diserahkan ke Direktorat Perundang-undangan untuk ditindaklanjuti. Dan diharapkan pada tahun 2002 sudah disyahkan menjadi Undang-Undang Nasional.

LAMBANG - Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

2009-01-25T11:46:00.000-08:00

Fungsi Lambang

Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memenuhi tiga fungsi utama:

* harus menandakan bahwa seseorang atau suatu objek sebagai hal yang tidak boleh diserang (tanda perlindungan)
* untuk memberi keterangan bahwa orang atau objek ini berada di bawah perlindungan atura-aturan kemanusiaan/HPI (tanda perlindungan)
* menandakan bahwa orang-orang ini atau objek-objek ini ada kaitannya dengan Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah (tanda pengenal)

A. TANDA PERLINDUNGAN (PROTECTIVE USE)
Sebagai suatu alat perlindungan lambang adalah "tanda Konvensi" pada masa perang. Sebagaimana hal itu berlaku sebagai simbol, atau "…tanda perlindungan yang dapat terlihat yang disepakati oleh Konvensi terhadap orang-orang atau sesuatu (tenaga medis, unit-unit, kendaraan dan peralatan). Kegunaan perlindungan ini secara esensi dimiliki oleh negara dan dinas kesehatan angkatan darat.

Disamping dinas medis angkatan darat ini, perhimpunan-perhimpunan bantuan yang diakui, terutama Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, memberikan bantuannya kepada dinas medis angkatan darat, juga diizinkan untuk menggunakan lambang tersebut untuk perlindungan, tetapi hanya selama pertikaian terjadi. Dalam status ini personil yang dimaksud tetap harus membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Penggunaan tanda perlindungan oleh Perhimpunan Nasional ini terbatas pada personil, bangunan, kendaraan dan peralatan yang disimpan di tempat penyimpanan dinas medis angkatan darat pada waktu perang, dan penampangannya harus sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan otoritas militer. Tanda perlindungan ini tetap harus dikenakan dengan jelas (optimum visibility) pada saat personil tersebut tidak dalam keadaan bertugas.

Seperti yang telah disinggung, badan internasional Palang Merah atau ICRC dan IFRC dan personilnya apakah petugas medis atau bukan, diperkenankan untuk mengenakan lambang itu setiap saat.

Bila digunakan sebagai alat perlindungan, lambang tersebut harus selalu dalam dimensi yang besar dalam kaitannya dengan penandaan gedung atau kendaraan supaya lebih jelas terlihat dari kejauhan. Sebagai contoh tanda perlindungan akan ditampakkan di atap rumah sakit dan dek atau badan sisi luar rumah sakit kapal dan di semua sisi kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang-orang terluka dan tenaga medis. Anggota dinas medis akan menggunakan tanda di lengan dan di dada.

Bila tidak ada pengaturan lebih lanjut dari pihak berwenang, Perhimpunan Nasional dapat memberikan izin kepada para anggotanya memasang lambang sebagai suatu alat pengenal (dengan nama perhimpunannya) bersamaan dengan lambang sebagai alat perlindungan. Bagi objek-objek yang ditempatkan instalasi milik pihak berwenang juga dapat dipasangkan lambang dengan nama perhimpunannya. Dalam hal ini, lambang yang digunakan sebagai alat pengenal dan nama Perhimpunan Nasional termaksud harus dalam dimensi yang kecil.

Penggunaan lambang atau titel "palang merah" atau "Geneva cross", atau setiap tanda atau titel yang merupakan suatu imitasi (peniruan), harus dilarang setiap saat, langkah yang perlu harus diambil untuk mencegah dan menekan segala bentuk penyalah gunaan tanda khusus ini. Penggunaan yang tidak jujur atau merupakan tindakan penipuan dari lambang palang merah atau bulan sabit merah sebagai tanda perlindungan (dan sinyal perlindungan lainnya) adalah suatu pelanggaran berat (grave breach). pelanggaran berat tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (war crimes)

B. TANDA PENGENAL (INDICATIVE USE)
Sebagai alat pengenal, lambang tersebut menunjukan bahwa pemakai, apakah personil atau objek mempunyai hubungan tertentu dengan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, tetapi tidak perlu di bawah ketentuan perlindungan Konvensi Jenewa.

Lambang palang merah atau bulan sabit merah sebagai suatu tanda pengenal harus dalam dimensi yang lebih kecil dan digunakan sebagai cara untuk menghindari segala bentuk kerancuan membedakan dengan alat perlindungan.

Sebagai contoh, lambang tersebut tidak boleh ditampakkan pada atap atau di lengan. Namun demikian penggunaan lambang dalam ukuran besar tetap berlaku dalam kasus-kasus tertentu, seperti pemakaian lambang tersebut oleh tenaga P3K untuk mudah dikenali. Sebagai contoh, hal ini berlaku ketika sukarelawan P3K melakukan aktivitas bantuan korban bencana alam.

Perhimpunan Nasional diinstruksikan untuk hanya menggunakan lambang-lambang yang sesuai dengan Konvensi Jenewa. Lebih jauh lagi, dalam mengikuti Prinsip-prinsip Dasar Gerakan, "…Perhimpunan Nasional tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan lambang kecuali hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan tujuan-tujuan kelembagaan, yaitu bantuan sukarela terhadap orang sakit dan terluka serta kepada korban akibat konflik langsung dan tidak langsung dan bencana alam atau bencana buatan manusia.

Sebagai aturan umum, di masa damai, Perhimpunan Nasional dapat menggunakan lambang sebagai alat pengenal sesuai dengan perundang-undangan nasional. Seperti yang pernah disinggung pada bagian A dari tulisan ini (tentang tanda perlindungan), mereka juga dapat melanjutkan penggunaan lambang sebagai alat pengenal di masa perang atau konflik, tanpa ada kemungkinan kerancuan dengan kegunaannya sebagai alat perlindungan (penggunaannya tanda pengenal bersamaan dengan tanda perlindungan).

Sebagai contoh, seorang petugas medis dari Perhimpunan Nasional di masa damai selalu mengenakan bros, badge atau "name tag" yang merupakan identitas Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah di negaranya. Identitas ini tetap dapat dikenakan kemudian di masa konflik meskipun dia kemudian mengenakan rompi atau ban lengan dengan lambang palang merah/bulan sabit merah sebagai tanda perlindungan.

* Berikut adalah pembedaan-pembedaan fungsi pengenal dari emblem yang bisa dibuat: lambang perlengkapan, dapat diterapkan pada bendera, papan alamat, pelat kendaraan, badge staf, yang menunjukan bahwa seseorang atau objek tersebut adalah anggota atau milik dari organisasi Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah;
* lambang dekoratif, yang mungkin tampak pada medali, kancing atau penghargaan lainnya, publisitas atau gambaran dekoratif yang digunakan oleh Perhimpunan Nasional;
* lambang asosiatif, yang mungkin tampak pada pos-pos P3K, seperti di pinggir jalan, di dalam stadion atau ruang-ruang publik lainnya atau pada ambulans bukan miliki Perhimpunan Nasional tetapi dicadangkan untuk tindakan darurat yang bebas biaya kepada warga sipil yang cedera atau sakit, dengan izin dari Perhimpunan Nasional.

Penggunaan lambang yang tidak benar
Banyak kasus penyalahgunaan dari lambang ditemukan dalam kategori alat pengenal. Karena secara luas dianggap sebagai suatu simbol pertolongan dan perawatan medis, lambang palang merah dan bulan sabit merah sering secara luas digunakan oleh organisasi dan perorangan yangtidak memiliki hubungan sama sekali dengan Gerakan Palang Merah. Sangat banyak contoh dari penyalahgunaan lambang yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Penyalahgunaan itu utamanya terjadi pada rumah sakit, dokter swasta, ambulan, apotek, pabrik obat dan perusahaan distribusi, serta pelayanan-pelayanan umum atau swasta yang berkaitan dengan kesehatan dan higienis.

Sebenarnya setiap penggunaan lambang tanpa mendapat pengesahan yang resmi dari Perhimpunan Nasional harus dianggap sebagai suatu penyalahgunaan, apakah itu dibuat untuk tujuan komersial atau bukan. Oleh karena itu tindakan hukum yang efektif harus diambil oleh semua negara untuk mengatur penggunaan lambang dan menekan penyalahgunaan lambang tersebut.

Dengan kata lain, perlindungan lambang itu sendiri adalah suatu keharusan yang mutlak untuk menjamin berlangsungnya penghargaan kepada Gerakan Palang Merah dan aktivitas-aktivitas Palang Merah di seluruh penjuru dunia baik di masa damai atau di masa perang.

Dasar Hukum
1. Berdasarkan hukum internasioanl, masalah lambang ini diatur dalam: Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 38 s.d. Pasal 44, Pasal 53 dan Pasal 54
2. Konvensi Jenewa II 1949 Pasal 41 s.d. Pasal 45
3. Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 18 s.d. Pasal 22
4. Protokol Tambahan I 1977 Pasal 18, Pasal 85 dan Annex I Pasal 1 s.d. Pasal 5
5. Protokol Tambahan II 1977 Pasal 12
6. Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent By the National Societies (disetujui dalam the 20th International Conference, Wina 1965 dan direvisi oleh the Council of Delegates, Budapest 1991)

Berdasarkan hukum nasional, masalah lambang ini diatur dalam:
# Keppres No. 25 tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
# Keppres No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
# Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1/Peperti tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah.
# Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

Sumber bacaan :

1. Red Cross Emblem - A System of Humanitarian Protection, Daniel Glinz & Christophe Swinarski, ICRC Regional Delegation for East Asia, Hongkong, 1993.
2. Basic Rules of the Geneva Conventions and Their Additional Protocols, International Committee of the Red Cross, 1983.
3. Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent By the National Societies (disetujui dalam the 20th International Conference, Wina 1965 dan direvisi oleh the Council of Delegates, Budapest 1991).

HPI

2009-01-25T11:35:00.000-08:00

Apa yang dimaksud dengan Hukum Perikemanusiaan Internasional?

Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode peperangan. Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah istilah yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia untuk Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law). Istilah lain dari Hukum Humaniter Internasional ini adalah "Hukum Perang" (Law of War) dan "Hukum Konflik Bersenjata" (Law of Armed Conflict).

Dari mana asalnya Hukum Perikemanusiaan Internasional?

Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum.

Dalam sejarahnya hukum perikemanusiaan internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum tersebut dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, berdasarkan pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum itu mewakili suatu keseimbangan antara tuntutan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangannya komunitas internasional sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum perikemanusiaan internasional. Dewasa ini hukum perikemanusiaan internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.

Dimana Hukum Perikemanusiaan Internasional dapat ditemukan?

Sebagian besar dari hukum perikemanusiaan internasional ditemukan dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Hampir setiap negara di dunia telah sepakat untuk mengikatkan diri pada Konvensi itu. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 telah dikembangkan dan dilengkapi dengan dua perjanjian lanjutan yaitu Protokol-protokol Tambahan tahun 1977.

Ada juga beberapa perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata-senjata tertentu dan taktik militer. Perjanjian ini termasuk Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Senjata Biologi tahun 1972, Konvensi Senjata Konvensional tahun 1980 dan Konvensi Senjata Kimia tahun 1993. Konvensi Den Haag tahun 1954 mengatur perlindungan bangunan dan benda sejarah selama pertikaian bersenjata.

Banyak aturan hukum perikemanusiaan internasional yang sekarang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional yang berarti telah menjadi aturan umum yang diterapkan di semua negara

Apa cakupan Hukum Perikemanusiaan Internasional?

Ada dua bahasan yang menjadi cakupan hukum perikemanusiaan internasional, yaitu:

1. Perlindungan atas mereka yang tidak dan tidak lagi mengambil bagian dan suatu pertikaian.
2. Batasan-batasan atas sarana peperangan, khususnya persenjataan dan metode atau cara-cara peperangan seperti taktik-taktik militer.

Apa yang dimaksud dengan Perlindungan?

Hukum perikemanusiaan internasional melindungi mereka yang tidak ambil bagian atau tidak terlibat dalam pertikaian yaitu seperti warga sipil serta petugas medis dan rohani. Hukum perikemanusiaan juga melindungi mereka yang tidak lagi ambil bagian dalam pertikaian seperti mereka yang telah terluka atau korban kapal karam, mereka yang sakit atau yang telah dijadikan tawanan.

Orang yang dilindungi tidak boleh diserang. Mereka harus bebas dari penyiksaan fisik dan perlakuan yang merendahkan martabat. Korban yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Aturan-aturan yang terinci, termasuk penyediaan makanan serta tempat berteduh yang layak dan jaminan hukum, berlaku bagi mereka yang telah dijadikan tawanan atau mengalami penahanan.

Tempat-tempat dan objek-objek tertentu seperti rumah sakit dan ambulans, juga dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran penyerangan. HPI menetapkan sejumlah lambang-lambang yang dapat dikenali dengan jelas dan sinyal-sinyal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dan tempat-tempat yang dilindungi. Lambang-lambang ini termasuk palang merah dan bulan sabit merah.

Persenjataan dan taktik-taktik apa saja yang dibatasi?

Hukum perikemanusiaan internasional melarang segala sarana dan cara-cara peperangan yang:

* gagal membedakan antara mereka yang terlibat dalam pertikaian dan mereka seperti warga sipil, yang tidak terlibat dalam pertikaian;
* menyebabkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak semestinya;
* menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan atau sangat parah.

Hukum perikemanusiaan internasional juga telah melarang penggunaan berbagai jenis persenjataan tertentu termasuk peluru ledak, senjata kimia dan biologi serta senjata "laser-blinding weapon."

Kapan Hukum Perikemanusiaan Internasional Berlaku?

Hukum perikemanusiaan internasional hanya berlaku pada saat terjadi pertikaian bersenjata. Hukum tersebut tidak dapat diterapkan pada kekacauan dalam negeri seperti tindakan-tindakan kekerasan yang terisolasi. Hukum perikemanusiaan internasional juga tidak mengatur apakah suatu negara dapat menggunakan kekuatan (militernya) karena hal ini diatur oleh aturan berbeda (namun sama pentingnya) yaitu hukum internasional yang terdapat dalam Piagam PBB. Hukum perikemanusiaan internasional hanya berlaku pada saat suatu konflik dimulai dan berlaku sama kepada semua pihak tanpa memandang siapa yang memulai pertikaian.

Hukum perikemanusiaan internasional membedakan antara pertikaian bersenjata internasional dan pertikaian bersenjata internal (dalam negeri). Pertikaian bersenjata internasional adalah pertikaian yang sedikitnya melibatkan dua negara. Pertikaian seperti itu tunduk pada aturan yang lebih luas termasuk diatur dalam empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan pertama. Aturan yang lebih terbatas berlaku bagi pertikaian bersenjata internal-khususnya yang ditetapkan dalam Pasal 3 dari setiap ke-empat Konvensi Jenewa dan Prokokol Tambahan kedua. Namun di dalam pertikaian bersenjata internal, seperti halnya dalam pertikaian bersenjata internasional, semua pihak harus mematuhi hukum perikemanusiaan internasional.

Adalah penting untuk membedakan antara hukum perikemanusiaan internasional dengan hukum hak asasi manusia. Meski beberapa aturan dari keduanya ada yang sama, kedua hukum ini telah berkembang secara terpisah dan terdapat dalam perjanjian yang berbeda. Secara khusus hukum hak asasi manusia, tidak seperti hukum perikemanusiaan internasional, berlaku pada masa damai dan banyak aturannya mungkin ditangguhkan selama suatu pertikaian bersenjata berlangsung

Apakah Hukum Perikemanusiaan Internasional benar-benar berjalan?

Tragisnya contoh-contoh pelanggaran hukum perikemanusiaan internasional tak terhitung telah terjadi dalam pertikaian bersenjata di seluruh dunia. Bahkan korban yang meningkat dalam peperangan adalah warga sipil. Namun, terdapat hal-hal penting dimana hukum perikemanusiaan internasional telah membuat suatu perbedaan dalam melindungi warga sipil, tawanan, korban luka dan sakit serta dalam membatasi penggunaan senjata yang semena-mena. Bahwa hukum itu berlaku selama masa-masa traumatik, penerapan hukum perikemanusiaan internasional akan selalu menghadapi kesulitan-kesulitan berat, penerapan efektif dari hukum itu selamanya akan tetap mendesak.

Sejumlah tindakan telah diambil untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum perikemanusiaan internasional. Negara-negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan tentang hukum perikemanusiaan internasional kepada angkatan bersenjata dan masyarakat umum negaranya. Mereka harus mencegah dan jika perlu menghukum semua pelanggaran hukum perikemanusiaan internasional. Utamanya mereka harus memberlakukan hukum untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran paling serius Konvensi-Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahan yang dianggap sebagai kejahatan perang. Beberapa tindakan juga telah dilakukan pada level internasional. Pengadilan-pengadilan ad hoc telah dibentuk untuk menghukum tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dua pertikaian yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu di bekas Yugoslavia dan Rwanda. Dewasa ini pengadilan permanen internasional yang akan dapat menghukum kejahatan perang sudah disepakati untuk didirikan. Dasar hukumnya adalah Statuta Roma 1998 tentang pendirian Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court). Pengadilan yang akan berkedudukan di Den Haag Belanda itu terbentuk bila Statuta tersebut sudah diratifikasi 60 negara, sementara saat ini baru 4 negara yang meratifikasinya.

Apakah melalui pemerintah, melalui organisasi-organisasi atau sebagai perorangan, kita dapat memberikan suatu sumbangan penting bagi penerapan hukum perikemanusiaan internasional. ( Sumber: "What is International Humanitarian Law" - ICRC Advisory Service on International Humanitarian Law

KSR in action

2009-01-02T07:04:00.000-08:00

huaa....aa...hhhhahhaa.......

goyang ampe pagi

TRIAGE

2009-01-01T06:19:00.000-08:00

Briefing

hati-hati

mas hadi ngapaen y....

pose...y...

para korban....

mikir y...

DIKLATSAR day 3 out bond

2008-12-31T05:43:00.000-08:00

kerja sama donk.....

Lokasi Hutan Pendidikan Wanagama (fak kehutanan UGM)

ha...ha.....

awas jatuh....

susah yyyy............masuknya....

hati-hati......

si buta banyak bangets...........?????

berpelukan......

day 2 DIKLATSAR

2008-12-31T05:02:00.001-08:00

Pak Agus.....

SKJ..........

musyawarah.

Diklatsar KSR di Wanagama 2008

2008-12-31T04:51:00.000-08:00

jgn berebut....y.....

MISI

2008-12-31T04:49:00.000-08:00

Organization Profile

Name of Organization : Palang Merah Indonesia
Acronym : PMI
Type of Organization : International NGO/Red Cross Societies
Head of Mission :
Address :
Phone Number :
Facsimile :

Organization Person :
Mandate : Palang Merah Indonesia adalah organisasi yang netral dan independent, yang melakukan kegiatannya demi kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. Palang Merah Indonesia tidak melibatkan diri/berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. Dalam pelaksanaannya tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya.

Vision and Mission : Vision : PMI is able and prepared to provide Red Cross services in a timely manner with due observance of the fundamental principles of The International Red Cross and Red Crescent Movement Mission : 1. To disseminate and promote consistent application of the Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement 2. To Maintain preparedness for community based management of disaster and conflicts 3. To provide community based assistance in health services 4. To professionally manage blood transfusion services 5. To take an active role in handling cases of HIV/AIDS and the abuse of narcotics, psycho-tropics and other addictive substances 6. To mobilize youth and communities for humanitarian services 7. To build the organizational capacity of PMI at all levels on a sustainable basis and provide protection for volunteers and staff performing humanitarian tasks 8. To develop and strengthen the organizational capacity of PMI at all levels in the efforts to improve the quality of human resources, funds and forces to ensure attainment of the vision, mission and programmes of PMI on a sustainable basi

2.

Melaksanakan kesiapsiagaan di dalam penanggulangan bencana dan konflik yang berbasis masyarakat;

3.Memberikan bantuan dalam bidang kesehatan yang berbasis masyarakat;

4.Pengelolaan transfusi darah secara profesional;

5.Berperan aktif dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan penyalanggunaan NAPZA;

6.Menggerakkan generasi muda dan masyarakat dalam tugas-tugas kemanusiaan;

7.Meningkatkan kapasitas organisasi diseluruh jajaran PMI secara berkesinambungan disertai dengan perlindungan terhadap relawan dan karyawan dalam tugas-tugas kemanusiaan.

8.Pengembangan dan penguatan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas potensi SDM, sumber daya dan dana agar visi, misi, dan program PMI dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

VISI

2008-12-31T04:35:00.000-08:00

Palang Merah Indonesia (PMI) mampu dan siap menyediakan pelayanan kepalangmerahan dengan cepat dan tepat dg berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional